Tulungagung,Journalsatu.com – Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dan Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, terima kunjungan kerja Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan infrastruktur daerah Kabupaten Tulungagung. Jumat( 23/5/2025).
Rombongan dari Komisi V DPR RI dan Pemkab Tulungagung, meninjau beberapa ruas jalan, diantaranya sepanjang Jalan Nasional (Jl. Jayeng Kusumo, Jl. Pahlawan, dan Perempatan Jepun) dilanjutkan ke timur menuju Jalan Kabupaten (Ruas Pulosari-Bukur-Kepatihan).
Setelah peninjauan lapangan, acara dilanjutkan dengan pertemuan Komisi V DPR RI di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso membahas usulan pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi.
Acara ini turut dihadiri oleh tim dan sekretariat Komisi V DPR RI, Kementerian PUPR, Kepala Dinas PUPR Tulungagung, serta tamu undangan lainnya.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, mengatakan bahwa, berdasarkan surat permohonan dari Bupati Tulungagung terkait kondisi jalan, pihaknya datang bersama kementerian terkait untuk melihat langsung situasi di lapangan.
Ridwan menegaskan komitmen Komisi V untuk memperkuat jaringan infrastruktur yang andal dan berkelanjutan di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian khusus seperti Tulungagung.
“Surat dari Bupati Tulungagung termasuk yang paling cepat ditindaklanjuti oleh Komisi V DPR RI,” ucapnya saat diwawancara awak media di ruang Pringgitan Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso.
“Karena perbaikan infrastruktur jalan sangat penting untuk mendukung konektivitas, keselamatan pengguna jalan, serta kelancaran distribusi barang, khususnya di wilayah selatan Jawa Timur,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, menyampaikan bahwa banyak sarana dan prasarana di wilayahnya membutuhkan perbaikan menyeluruh. Namun karena keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi kendala utama.
“Alhamdulillah, aspirasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung terkait jalan rusak mendapat perhatian khusus dari Komisi V DPR RI,” ucapnya.
Bupati Gatut Sunu menambahkan bahwa keberadaan proyek strategis nasional di sekitar Tulungagung perlu ditopang oleh infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, pihaknya mengajukan bantuan anggaran tambahan di luar Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan kebutuhan mencapai berkisar Rp800 miliar untuk perbaikan jalan.
Bupati Gatut Sunu juga memaparkan bahwa, pada periode 2018–2024, kondisi jalan di Tulungagung mengalami kerusakan cukup parah, dengan ruas jalan sepanjang 290 kilometer mengalami kerusakan sedang hingga berat, dan sekitar 185 kilometer di antaranya dalam kondisi rusak berat, yang menurutnya, kerusakan tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor.
Bupati Gatut Sunu menekankan, pentingnya peningkatan konektivitas di wilayah utara dan selatan Tulungagung guna mendukung program prioritas nasional seperti Bandara Dhoho Kediri dan Jalan Tol Kediri-Tulungagung.
“Ketika program prioritas nasional berada di wilayah utara dan selatan Jawa Timur, maka dukungan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk meningkatkan konektivitas, sehingga manfaat pembangunan bisa dirasakan secara merata,” jelasnya.
Bupati berharap, kunjungan Komisi V DPR RI ini dapat dukungan pemerintah pusat, khususnya dalam pembangunan jaringan jalan dan irigasi.
“Kami mohon dengan hormat kepada Komisi V DPR RI, untuk bisa mengakomodasi dan mengawal aspirasi masyarakat Tulungagung,” tuturnya. (Pr)